Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2023

(-)

Peraturan Menteri Agama ini mengatur tentang kriteria dan prosedur evaluasi kinerja Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) untuk menjadi PTKN Badan Hukum. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.

Kriteria yang dievaluasi mencakup kemampuan PTKN dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, mengelola organisasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, memenuhi standar minimum kelayakan finansial, menjalankan tanggung jawab sosial, dan berperan dalam pembangunan perekonomian. Penilaian dilakukan berdasarkan berbagai indikator seperti akreditasi, relevansi visi misi, publikasi jurnal internasional, kepemilikan hak kekayaan intelektual, prestasi mahasiswa, partisipasi dalam kegiatan pemerintah, dan kerjasama dengan pihak lain.

Prosedur evaluasi meliputi pengajuan usul oleh pemimpin PTKN kepada Menteri Agama, pembentukan Tim Independen oleh Menteri untuk melakukan evaluasi, dan penyampaian laporan hasil evaluasi oleh Tim Independen kepada Menteri. Menteri kemudian dapat menyetujui PTKN yang diusulkan menjadi PTKN Badan Hukum dan mengusulkan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai pembentukan PTKN Badan Hukum kepada Presiden.

1. Perguruan Tinggi Keagamaan Badan Hukum yang telah terbentuk sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dinyatakan sah sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Badan Hukum berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(-)