Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.03/2009

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja pada Kategori Usaha Tertentu

Juga dikenal sebagai: PMK 43/PMK.03/2009 · PMK No. 43/PMK.03/2009

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:3 Maret 2009Tanggal Penetapan:3 Maret 2009
Ketentuan Perpajakan

Informasi

TipePeraturan Menteri Keuangan
TemaPajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja pada Kategori Usaha Tertentu
LokasiKementerian Keuangan
Tanggal Berlaku03 Maret 2009
Tanggal Penetapan03 Maret 2009
Tempat PenetapanJakarta

(-)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 ini diterbitkan untuk mengatasi dampak krisis global terhadap perekonomian nasional dan meningkatkan daya beli masyarakat pekerja. Kebijakan ini menetapkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah untuk pekerja yang bekerja pada kategori usaha tertentu. Pekerja yang berhak mendapatkan fasilitas ini adalah mereka yang memiliki penghasilan bruto di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak dan tidak lebih dari Rp5.000.000,00 per bulan. Kategori usaha yang dimaksud meliputi usaha pertanian, perikanan, dan industri pengolahan. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah harus dibayarkan secara tunai pada saat pembayaran penghasilan oleh pemberi kerja. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan ini diatur oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

(-)

(-)