Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 42 Tahun 2025

Peraturan Gubernur ini diterbitkan dalam rangka mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kebijakan ini mewajibkan Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Subjek hukum yang diwajibkan menyampaikan LHKPN meliputi Gubernur, Wakil Gubernur, pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional tertentu (auditor, pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah, pengelola pengadaan barang/jasa, dan penanganan perizinan), bendahara (pengeluaran dan penerimaan), serta tim ahli, sekretaris pribadi, dan ajudan Gubernur maupun Wakil Gubernur. Daftar rinci mengenai jabatan yang wajib melaporkan LHKPN tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.