Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 1 Tahun 2016

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 9).

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Batang Hari. Latar belakangnya adalah perlunya penyesuaian terhadap Peraturan Daerah sebelumnya (Nomor 9 Tahun 2011) dengan kebutuhan dan kondisi terkini Kabupaten Batang Hari, serta untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan.

Ketentuan Substansial:

Objek retribusi meliputi pelayanan/pemanfaatan tempat rekreasi (Taman Rengas Condong dan Anjungan Batang Hari) dan sarana olahraga (Lapangan Olahraga KONI, Gedung Basket Indoor, Lapangan Tenis Indoor dan Outdoor, Kolam Renang Bulian Sport Center, Gedung Badminton Bulian Sport Center, Gelanggang Olahraga Bulian Sport Center, Lapangan Futsal, Lapangan Bola Voli) yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat rekreasi dan olahraga yang dikelola oleh pemerintah pusat, BUMN/BUMD, dan pihak swasta.

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga tersebut. Retribusi ini termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pemanfaatan, lama waktu pemakaian, dan/atau jumlah penjualan karcis. Struktur dan besarnya tarif retribusi tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah dan dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Hak dan Kewajiban:

Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPTRD (Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah). Pembayaran retribusi disetorkan ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati. Jika pembayaran dilakukan di tempat lain, hasil penerimaan harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

(-)

1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang atau kurang bayar.