Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022

Peraturan Bank Indonesia ini bertujuan untuk mendukung peningkatan akses pembiayaan dan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta perorangan berpenghasilan rendah (PBR). Peraturan ini mengatur rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM) yang harus dipenuhi oleh bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah. Bank diwajibkan untuk memenuhi RPIM dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Target RPIM harus ditetapkan dalam rencana bisnis bank dan harus meningkat setiap tahun. Peraturan ini juga memberikan pengecualian bagi bank yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha oleh OJK atau dalam status pengawasan intensif. Selain itu, peraturan ini mengatur kewajiban pemenuhan Giro RPIM bagi bank yang tidak memenuhi RPIM. Bank Indonesia dapat memublikasikan pemenuhan RPIM di situs webnya. Peraturan ini mulai berlaku surut sejak 3 Januari 2022.

• 1. Bank yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
• 2. Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan Giro RPIM dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau kewajiban membayar, dengan batas maksimal Rp5.000.000.000,00.