Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 30)

Peraturan Menteri ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas. Perubahan tersebut meliputi penambahan definisi istilah, penggolongan paspor diplomatik dan dinas menjadi elektronik dan nonelektronik, pencantuman Status Resmi pemegang paspor dalam bahasa Inggris, ketentuan mengenai penarikan paspor, serta pengadaan Blangko Paspor Diplomatik dan Blangko Paspor Dinas.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 dan untuk memenuhi perkembangan kebutuhan organisasi terkait paspor diplomatik dan dinas.

Ketentuan Substansial:

• Paspor diplomatik dan dinas digolongkan menjadi elektronik dan nonelektronik.
• Status Resmi pemegang Paspor diplomatik dan dinas dicantumkan dalam bahasa Inggris pada halaman paspor, dengan daftar Status Resmi ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal.
• Penarikan paspor dilakukan jika pemegang berstatus tersangka tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun, masuk daftar Pencegahan, atau tidak lagi memenuhi syarat kepemilikan paspor.
• Menteri bertanggung jawab atas pengadaan Blangko Paspor Diplomatik dan Dinas melalui penunjukan langsung BUMN yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis.

(-)

(-)