Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2026

Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 1 Tahun 2026 menetapkan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Secara substansial, peraturan ini mengatur mengenai prinsip penyusunan APBD, struktur pendapatan daerah (termasuk Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah), serta klasifikasi belanja daerah yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Selain itu, diatur pula mengenai mekanisme pembiayaan daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan, serta teknis penyusunan APBD dan perubahan APBD.

Peraturan ini juga merinci tata kelola keuangan daerah dengan menetapkan kewenangan Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, serta peran Sekretaris Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan pejabat pengelola keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ketentuan ini mencakup pembagian tugas, tanggung jawab, serta standar biaya operasional, termasuk perjalanan dinas dan honorarium, guna memastikan pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.