Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika

Juga dikenal sebagai: PP 25/2011 · PP No. 25 Tahun 2011 · PP Nomor 25 Tahun 2011

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:18 April 2011Tanggal Penetapan:18 April 2011
Pemberantasan Narkotika

Informasi

TipePeraturan Pemerintah (PP)
TemaPelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku18 April 2011
Tanggal Penetapan18 April 2011
Tempat PenetapanJakarta

(-)

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menetapkan kewajiban bagi pecandu narkotika untuk melapor guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial. Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara lembaga pemerintah, termasuk penunjukan institusi penerima wajib lapor oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial. Ruang lingkup kegiatan yang diatur mencakup pelaporan oleh pecandu narkotika atau keluarganya, penilaian kondisi pecandu, dan pelaksanaan rehabilitasi. Hak dan kewajiban subjek hukum meliputi kewajiban melapor, menjalani asesmen, dan mengikuti rencana rehabilitasi yang disepakati. Institusi penerima wajib lapor harus memenuhi persyaratan ketenagaan dan sarana sesuai standar rehabilitasi.

1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, bagi Dokter, Rumah Sakit atau lembaga rehabilitasi lainnya yang sedang melakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial wajib melaporkan kepada Institusi Penerima Wajib Lapor sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. 2. Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.

(-)