Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi.

Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan organisasi dan tata kerja Sekretariat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) guna meningkatkan dukungan teknis dan administrasi secara terpadu, efisien, dan efektif. Sekretariat UKP-PPP dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang bertanggung jawab kepada Kepala UKP-PPP dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Menteri Sekretaris Negara. Tugas utama Sekretariat UKP-PPP adalah memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada UKP-PPP, yang mencakup penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan sistem informasi, serta evaluasi dan pelaporan kinerja. Struktur organisasi Sekretariat UKP-PPP terdiri dari Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, Bagian Pengelolaan Informasi dan Komunikasi, Bagian Umum, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Sekretaris Negara ini, maka ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja Sekretariat Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan ini.

(-)