[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_30":31,"_32":33},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11},"locale","id","session","ssoEnabled",false,"ENV",{"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_34":35,"_36":37},"regulationId","19cd9819-6d9e-4b59-b8df-7d3dba76d17b","regulationData",{"_38":35,"_39":40,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":50,"_52":53,"_54":55,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":-5,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":9},"title","Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembiayaan Kepemilikan Rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan","short_title","Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2021","number","9","year","2021","published_date","2021-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":53,"_56":57,"_58":59},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","aeef00de-a535-4641-ad8b-fc6ef98eb6e2","type",{"_6":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat","short_name","Peraturan BP Tapera","subjects",[69],{"_6":70,"_56":71,"_58":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman","tags",[],"sectors","location","Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembiayaan Kepemilikan Rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat NO. 9, BN 2021 (1493); 68 hlm
Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat TENTANG Pembiayaan Kepemilikan Rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2021 mengatur tentang pembiayaan kepemilikan rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, yang mengamanatkan pengalihan dana FLPP ke dalam dana tabungan perumahan rakyat.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyediakan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera. Dana FLPP dikelola oleh BP Tapera dan disalurkan melalui bank penyalur Dana FLPP dengan pola penyaluran yang risikonya ditanggung oleh bank penyalur.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pengelolaan Dana FLPP oleh BP Tapera, termasuk pembukaan rekening investasi OIP dan rekening program FLPP.
Penunjukan Bank Pengelola Administrasi Dana FLPP untuk membantu administrasi pengelolaan Dana FLPP.
Kriteria dan persyaratan bagi Bank Umum dan BUS untuk menjadi bank penyalur Dana FLPP.
Persyaratan bagi Kelompok Sasaran (MBR) untuk memperoleh KPR Sejahtera, termasuk batasan penghasilan dan persyaratan lainnya.
Jenis-jenis KPR Sejahtera yang diberikan, yaitu KPR Sejahtera Tapak, KPR Sejahtera Syariah Tapak, KPR Sejahtera Susun, dan KPR Sejahtera Syariah Susun.
Ketentuan mengenai luas tanah, luas lantai, harga jual, lokasi, dan bangunan Rumah Umum Tapak dan Sarusun Umum yang diperoleh melalui KPR Sejahtera.
Mekanisme penyaluran KPR Sejahtera, termasuk pengajuan permohonan, verifikasi, pengujian data, akad syariah FLPP, dan perjanjian kredit/akad pembiayaan.
Pembayaran Dana FLPP serta pembayaran Imbal Hasil KPR Sejahtera.
Pencatatan dan pendaftaran Penerima Manfaat.
Pemanfaatan Rumah Umum Tapak dan Sarusun Umum oleh Debitur/Nasabah.
Pengendalian pelaksanaan KPR Sejahtera oleh BP Tapera.
Pengembalian pembiayaan kepemilikan rumah.
Pelaporan pelaksanaan FLPP oleh bank penyalur Dana FLPP.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Keterlambatan pembayaran Imbal Hasil KPR Sejahtera dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nilai Imbal Hasil KPR Sejahtera yang belum disetor.\n2. Dalam hal bank penyalur Dana FLPP tidak menghentikan KPR Sejahtera dan tidak mengembalikan sisa pokok Dana FLPP dan sisa bunga/Margin sesuai permintaan tertulis dari BP Tapera, bank penyalur Dana FLPP dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari sisa pokok Dana FLPP.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified","english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

BP-Tapera. Ownership. House. Facility
Housing Finance Liquidity. Financing.
No. 1493, 2021\n

REGULATION OF THE PEOPLE'S HOUSING SAVINGS MANAGEMENT AGENCY
NUMBER 9 OF 2021
CONCERNING
HOME OWNERSHIP FINANCING THROUGH THE LIQUIDITY FACILITY
HOUSING FINANCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

COMMISSIONER OF THE PEOPLE'S HOUSING SAVINGS MANAGEMENT AGENCY,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Article 63 paragraph (1) letter f of Government Regulation Number 25 of 2020 concerning the Implementation of People's Housing Savings, people's housing savings funds are sourced from other legal funds in accordance with the provisions of laws and regulations;
that based on the provisions of Article 63 paragraph (2) of Government Regulation Number 25 of 2020 concerning the Implementation of People's Housing Savings, people's housing savings funds are sourced from

","pdf_url","/proxy/pdf?id=19cd9819-6d9e-4b59-b8df-7d3dba76d17b","actionData","errors"]