Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 17 Tahun 2023

Peraturan Gubernur ini disusun dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan optimalisasi pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kebijakan ini menetapkan pedoman teknis mengenai mekanisme, tata cara, serta pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD), serta pihak lain yang dibebankan pada APBD.

Secara substansial, peraturan ini mengatur prinsip-prinsip perjalanan dinas yang harus selektif, efisien, dan akuntabel. Perjalanan dinas diklasifikasikan menjadi perjalanan dinas jabatan yang meliputi perjalanan luar kota dan dalam kota. Peraturan ini juga merinci komponen biaya perjalanan dinas yang terdiri atas uang harian, biaya transpor, biaya penginapan, uang representasi, serta biaya pengurusan jenazah. Selain itu, diatur pula kewenangan penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Pelaksanaan Perjalanan Dinas (SPPD) oleh pejabat berwenang, mekanisme pembayaran baik secara lumpsum maupun biaya riil, serta prosedur pertanggungjawaban keuangan yang harus didukung dengan bukti-bukti sah dan laporan hasil pelaksanaan tugas.