Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2016

Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06-PR.07.03 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Ilmu Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri ini menetapkan organisasi dan tata kerja Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip). Latar belakang pembentukan Poltekip adalah untuk meningkatkan kualitas aparatur pemasyarakatan melalui pendidikan yang terencana dan berkelanjutan. Poltekip bertugas menyelenggarakan pendidikan vokasi program Diploma IV di bidang pemasyarakatan. Fungsi Poltekip meliputi penyusunan rencana dan program pendidikan, penyelenggaraan pendidikan vokasi, penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, pengawasan internal, pembinaan sivitas akademika, administrasi umum, serta evaluasi dan pelaporan. Struktur organisasi Poltekip terdiri dari Direktur dan Wakil Direktur, Dewan Penyantun, Senat, Satuan Penjaminan Mutu, Satuan Pengawasan Internal, Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan, Bagian Administrasi Umum, Program Studi, Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Unit Penunjang. Direktur bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pembinaan teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, sedangkan pembinaan teknis operasional oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

1. Seluruh jabatan dan pejabat pada Akademi Ilmu Pemasyarakatan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06-PR.07.03 Tahun 1999 tetap melaksanakan tugas sampai diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini. 2. Seluruh peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06-PR.07.03 Tahun 1999 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

(-)