Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak. Perubahan tersebut meliputi perubahan pada ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 7 terkait definisi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta penghapusan Pasal 21. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan dengan ketentuan Lampiran angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko, dan Lampiran II angka 163 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa penulisan kata “dapat” dihapus.