Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025

Peraturan ini mengubah: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Kepolisian ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing di Indonesia guna menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara. Latar belakangnya adalah perlunya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dan orang asing. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup: 1. **Kewenangan Polri:** Polri berwenang melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing dengan koordinasi instansi terkait, termasuk berperan aktif dalam tim pengawasan orang asing dan melakukan interoperabilitas data orang asing yang menginap. 2. **Ruang Lingkup Pengawasan:** Pengawasan meliputi pengawasan administratif (permintaan keterangan dan penerbitan surat keterangan kepolisian) dan operasional (sesuai peraturan perundang-undangan). 3. **Pengawasan Administratif:** Permintaan keterangan dilakukan melalui surat resmi atau kunjungan langsung. Penerbitan surat keterangan kepolisian untuk kegiatan jurnalistik dan penelitian memerlukan surat permohonan dan izin kegiatan yang relevan. 4. **Koordinasi dan Pelaporan:** Pengawasan dikoordinasikan oleh Baintelkam Polri dan dilaksanakan secara berjenjang, dengan pelaporan wajib dari tingkat Polsek hingga Mabes Polri.

1. Penerbitan surat keterangan Kepolisian secara elektronik dikembangkan dalam laman website resmi Polri. 2. Dalam hal aplikasi masih dalam proses pengembangan, surat keterangan Kepolisian dapat diberikan secara manual sampai dengan aplikasi tersedia pada laman website resmi Polri. 3. Pengembangan aplikasi pada laman website resmi Polri diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Kepolisian ini.

(-)