Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2018

(-)

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan, mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan petani, meningkatkan kesejahteraan petani, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja, mempertahankan keseimbangan ekologis, dan mewujudkan revitalisasi pertanian.

Ketentuan Substansial:

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi perencanaan, penetapan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan, dan peran serta masyarakat. Pemerintah Daerah merencanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD, termasuk lahan basah dan lahan kering, serta tanah terlantar, alih fungsi hutan, dan lahan marginal. Program kegiatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan disusun oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Bengkayang, melibatkan inventarisasi data, koordinasi dengan instansi terkait, aspirasi masyarakat, dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten.

Wilayah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah, dengan luas paling kurang 55.218 Ha, tersebar di 17 wilayah Kecamatan. Pengembangan dilakukan melalui optimasi lahan pangan (intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi) serta penambahan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal, lahan terlantar, dan lahan di bawah tegakan tanaman tahunan.

Setiap pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan wajib memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan. Pemerintah Daerah dan masyarakat bersama-sama menjaga konservasi lahan dan air. Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pengendalian dilakukan melalui insentif dan pengendalian alih fungsi. Pemerintah Daerah melindungi luasan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan, dengan pengecualian untuk kepentingan umum atau bencana alam, dengan kewajiban mengganti luas lahan yang dialihfungsikan.

(-)

1. Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 2. Pejabat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum, perusahaan atau korporasi, pengurusnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).