Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja lembaga lain di Provinsi Jambi, yang meliputi:

1. Pembentukan Lembaga Lain: Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Narkotika Provinsi (BNP), Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi sebagai bagian dari perangkat daerah.
2. BPBD:
   • Kedudukan: Di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
   • Tugas: Menetapkan pedoman penanggulangan bencana, standarisasi, peta rawan bencana, prosedur tetap penanganan bencana, pelaporan, pengendalian pengumpulan dan penyaluran dana, serta pertanggungjawaban anggaran.
   • Fungsi: Perumusan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, koordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.
   • Struktur Organisasi: Kepala, Unsur Pengarah (ditetapkan dengan Peraturan Gubernur), Unsur Pelaksana (dipimpin oleh Kepala Pelaksana).
3. BNP:
   • Kedudukan: Lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
   • Tugas: Membantu Gubernur dalam koordinasi perangkat daerah dan instansi pemerintah dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional BNN di bidang ketersediaan dan P4GN, serta membentuk satuan tugas.
   • Fungsi: Koordinasi, pengoperasian satuan tugas, pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, pembangunan dan pengembangan sistem informasi.
   • Struktur Organisasi: Ketua (Wakil Gubernur), Anggota (Pimpinan Perangkat Daerah dan Instansi terkait), Sekretaris (Kepala Pelaksana Harian).
4. Sekretariat KPID:
   • Kedudukan: Bagian dari perangkat daerah sebagai pelayanan dan fasilitasi KPID, bertanggung jawab kepada Ketua KPID dan Gubernur melalui Sekda.
   • Tugas: Memberikan pelayanan teknis administrasi dan operasional kepada KPID dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan kewenangannya di bidang penyiaran.
   • Fungsi: Penyusunan program sekretariat, fasilitasi penyiapan program KPID, pelayanan teknis, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan.
   • Struktur Organisasi: Sekretariat, Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Perencanaan dan Hukum, Sub Bagian Administrasi Perizinan, Sub Bagian Komunikasi.
5. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi:
   • Kedudukan: Bagian perangkat daerah sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan Gubernur melalui Sekda.
   • Tugas: Melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.
   • Fungsi: Koordinasi kegiatan, penyelenggaraan administrasi umum, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
   • Struktur Organisasi: Sekretariat, Bagian Umum dan Kerjasama, Bagian Olah Raga, Seni, Budaya Mental dan Rohani, Bagian Usaha dan Bantuan Sosial.
6. Kelompok Jabatan Fungsional: Pegawai Negeri Sipil dapat ditempatkan dalam Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
7. Tata Kerja: Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal.
8. Eselonering: Pengaturan tingkatan jabatan struktural di lingkungan BPBD, Lakhar BNP, Sekretariat KPID, dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.
9. Pengangkatan dan Pemberhentian: Dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pembiayaan: Dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah.

(-)

(-)