Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2026

Peraturan Wali Kota ini ditetapkan sebagai pedoman dan dasar hukum penerapan tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Desain dan Industri di Kota Yogyakarta. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk ekonomi kreatif melalui pengembangan kualitas, inovasi, serta akses pasar.

Secara substansial, peraturan ini mengatur pengenaan tarif atas layanan yang diberikan oleh UPT Desain dan Industri, yang meliputi layanan desain (komunikasi visual, arsitektur, interior, dan produk) serta layanan pengembangan keahlian (bootcamp, seminar, webinar, workshop, dan pelatihan). Tarif layanan ini bukan merupakan objek retribusi daerah dan ditetapkan berdasarkan prinsip biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, serta kompetisi yang sehat.

Peraturan ini juga menetapkan mekanisme perhitungan tarif yang didasarkan pada kompleksitas, waktu pengerjaan, dan biaya pelaksanaan. Pendapatan dari tarif layanan dimanfaatkan secara langsung untuk membiayai penyediaan layanan tersebut. Selain itu, diatur pula mengenai evaluasi tarif yang dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali, serta kewenangan Pembina Teknis untuk menetapkan tarif sementara bagi layanan baru.