Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2020

(-)

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bungo guna meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Latar belakangnya adalah perlunya pengaturan yang lebih komprehensif untuk UMKM dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

1. Pemberdayaan UMKM: Pemerintah Daerah bertugas menyusun kebijakan, mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan SDM, serta memantau dan mengevaluasi program pemberdayaan. Pemberdayaan dilakukan melalui informasi usaha, kesempatan berusaha, dan promosi dagang.
2. Pengembangan UMKM: Pemerintah Daerah mengutamakan pengembangan UMKM melalui peningkatan produksi dan pengolahan, pemasaran, dan sumber daya manusia.
3. Pembiayaan dan Penjaminan: Pemerintah Daerah menyediakan dan memfasilitasi pembiayaan dan penjaminan yang bersumber dari APBD, BUMN, koperasi, bantuan luar negeri, dan sumber lain yang sah.
4. Kemitraan: Pelaku UMKM dapat melakukan kemitraan dengan pihak lain berdasarkan prinsip saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan.
5. Pengawasan dan Pembinaan: Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap UMKM melalui pendampingan, pemberian penghargaan, dan penilaian kinerja.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pembentukan asosiasi UMKM, penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan ketentuan pidana bagi pelanggaran tertentu.

(-)

1. Perangkat Daerah yang melanggar Pasal 3 ayat (4), Pasal 9 ayat (4), atau Pasal 16 ayat (5) setelah teguran tertulis pertama, dapat dipidana kurungan maksimal 1 bulan dan/atau denda maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kecuali pelanggaran Pasal 16 ayat (5) yang dapat dipidana kurungan maksimal 3 bulan dan/atau denda maksimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). 2. Pelaku Usaha yang melanggar larangan dalam Pasal 19 dapat dipidana penjara maksimal 3 bulan dan/atau denda maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 3. Tindakan memberikan keterangan atau dokumen palsu terkait pembiayaan dan penjaminan dapat dipidana kurungan dan/atau denda, dengan variasi hukuman tergantung pada jenis pelanggaran (Pasal 33, 34, 35).