Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 226 Tahun 1965

Keputusan ini mengubah: 1. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 jo No. 15 tahun 1965; 2. Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan); 3. Penetapan Presiden No. 15 tahun 1965.

Keputusan Presiden ini bertujuan untuk menyempurnakan perkembangan Ibukota Negara Republik Indonesia dengan melakukan penjegaran dalam Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Djakarta. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dan Badan Pemerintah Harian Daerah Khusus Ibukota Djakarta. Keputusan ini menetapkan syarat-syarat pengetahuan khusus tentang perkotaan yang harus dimiliki oleh anggota Dewan dan Badan Pemerintah Harian, selain syarat-syarat lain yang berlaku. Pelaksanaan penjegaran ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri/Kepala Khusus Ibukota Djakarta. Menteri/Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta harus menyampaikan usul penjegaran dalam waktu dua bulan sejak berlakunya keputusan ini. Keputusan ini juga berlaku untuk kota-kota lain yang akan ditentukan oleh Presiden.

1. Menteri/Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta harus sudah menyampaikan usul tentang penjegaran keanggotaan dalam waktu dua bulan sejak berlakunya Keputusan Presiden ini kepada Menteri Dalam Negeri.

(-)