Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 5 Tahun 2017

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 9 Seri D); Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 88);

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2016.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengharuskan Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Ketentuan Substansial:

1. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang memuat:
• Laporan Realisasi Anggaran
• Neraca
• Laporan Arus Kas
• Laporan Operasional
• Laporan Perubahan Ekuitas
• Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
• Catatan atas Laporan Keuangan
2. Laporan Keuangan dilengkapi dengan Lampiran yang terdiri dari Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
3. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dirinci lebih lanjut dalam pasal-pasal yang menjelaskan angka-angka realisasi pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, arus kas, pendapatan operasional, beban operasional, dan saldo anggaran lebih.
4. Catatan atas Laporan Keuangan memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.
5. Lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini berisi rincian lebih lanjut dari laporan-laporan keuangan tersebut.
6. Penjabaran lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(-)

(-)