Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2010

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

Juga dikenal sebagai: Perda Provinsi Sulawesi Tenggara 5/2010 · Perda Provinsi Sulawesi Tenggara No. 5 Tahun 2010 · Perda Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2010

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:18 Oktober 2010Tanggal Penetapan:18 Oktober 2010
Anggaran Belanja Daerah

Informasi

TipePeraturan Daerah (Perda)
TemaPertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
LokasiPemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
Tanggal Berlaku18 Oktober 2010
Tanggal Penetapan18 Oktober 2010
Tempat PenetapanKendari

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2009. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Laporan realisasi anggaran mencakup pendapatan sebesar Rp. 1.030.720.130.652,09, belanja sebesar Rp. 1.119.700.384.224,15, sehingga terdapat defisit sebesar Rp. (88.980.253.572,06). Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 124.465.203.285,05 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 4.205.897.509,00, sehingga terdapat surplus sebesar Rp. 120.259.305.776,05. Neraca per 31 Desember 2009 menunjukkan jumlah aset sebesar Rp. 2.142.161.386.594,83, jumlah kewajiban sebesar Rp. 39.152.827.763,73, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp. 2.103.008.558.831,10. Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 menunjukkan saldo kas awal sebesar Rp. 73.673.872.671,53 dan saldo kas akhir sebesar Rp. 5.798.259.774,59. Catatan atas laporan keuangan memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut.

(-)

(-)