Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan pendidikan yang efektif, efisien, inovatif, dan partisipatif yang berbasis pada keunggulan budaya lokal serta akhlak mulia. Peraturan ini mencakup berbagai jalur pendidikan, termasuk pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan Formal: Meliputi PAUD formal (TK/RA), pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs), pendidikan menengah (SMA/MA, SMK/MAK), serta pendidikan khusus dan layanan khusus. Peraturan ini mengatur metode pembelajaran, pendirian dan pencabutan izin satuan pendidikan, pengelolaan pendidikan berbasis karakter, serta pengawasan terhadap satuan pendidikan.

Pendidikan Nonformal: Bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan, dan kompetensi kerja. Bentuknya meliputi PAUD nonformal, lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pendidikan kesetaraan, dan pusat kegiatan belajar masyarakat. Setiap penyelenggara pendidikan nonformal wajib melaksanakan pendidikan berwawasan lingkungan dan berciri khas kearifan lokal.

Pendidikan Informal: Dilakukan oleh keluarga dan lingkungan untuk menanamkan nilai-nilai agama, moral, etika, kepribadian, estetika, serta keterampilan fungsional. Penyelenggaraan pembelajaran informal menjadi tanggung jawab setiap orang, keluarga, dan/atau masyarakat.

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban peserta didik, program wajib belajar 9 tahun, pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum yang sesuai dengan karakteristik daerah, pembiayaan pendidikan minimal 20% dari APBD, serta pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

1. Pemerintah Daerah dapat menutup satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tanpa izin operasional. 2. Pemerintah Daerah dapat mencabut izin pendirian dan menutup satuan pendidikan yang melanggar persyaratan pendirian setelah memberikan sanksi administrasi. 3. Pemerintah Daerah dapat membatalkan atau menunda pemberian bantuan kepada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tidak sesuai ketentuan.