Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2009

(-)

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Bau-Bau, menciptakan ketertiban, ketentraman, dan menegakkan Peraturan Daerah. Hal ini sejalan dengan reformasi hukum yang bertujuan memenuhi tuntutan masyarakat dan menegakkan hukum secara konsisten.

Peraturan ini mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Bau-Bau, termasuk kedudukan, tugas, wewenang, hak, kewajiban, persyaratan, pengangkatan, mutasi, pemberhentian, kartu tanda pengenal, sumpah/janji, pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, bentuk formulir penyidikan, pembinaan, pembiayaan, pelaksanaan operasi, serta pendidikan dan pelatihan PPNS.

PPNS bertugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan memiliki wewenang untuk menerima laporan, melakukan pemeriksaan di tempat kejadian, memeriksa tersangka, melakukan penyitaan, mengambil sidik jari, memanggil saksi, dan mendatangkan ahli. PPNS wajib memberitahukan kepada pihak kepolisian dalam waktu 1x24 jam pada saat pelaksanaan penyidikan dan membuat berita acara setiap tindakan penyidikan. PPNS dalam menjalankan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

PNS yang dapat diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan pangkat, pendidikan, bidang tugas, kelulusan pendidikan penyidikan, penilaian kinerja, dan kesehatan. Pengangkatan dan pemberhentian PPNS dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM atas usul Walikota dengan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

(-)

(-)