Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 253/PMK.08/2015

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan Menteri Keuangan ini diterbitkan untuk mengatur tata cara pelaksanaan pemberian jaminan oleh Pemerintah guna mempercepat pembangunan jalan tol di Sumatera. Hal ini dilakukan untuk mendukung PT Hutama Karya (Persero) dalam memperoleh pendanaan proyek tersebut, dengan mempertimbangkan pengelolaan risiko pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ketentuan Substansial: Peraturan ini menetapkan bahwa jaminan diberikan oleh Menteri Keuangan atas nama Pemerintah kepada kreditur yang memberikan pinjaman kepada PT Hutama Karya (Persero). Jaminan ini mencakup kewajiban finansial PT Hutama Karya (Persero) yang timbul dari perjanjian pinjaman. Pemerintah menyediakan anggaran kewajiban penjaminan yang diatur dalam APBN. PT Hutama Karya (Persero) wajib mengajukan permohonan jaminan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, termasuk menyampaikan rencana pengusahaan jalan tol dan laporan keuangan. Evaluasi permohonan jaminan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan jaminan diberikan berdasarkan prinsip kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal, dan pengelolaan risiko fiskal APBN.