Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Peraturan Daerah ini mengatur perubahan APBD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2021. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mewajibkan Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan ini merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

Perubahan APBD meliputi:

1. Pendapatan daerah yang semula sebesar Rp. 746.779.558.399 berkurang sebesar Rp. (11.528.319.905) sehingga menjadi Rp. 735.251.238.494.
2. Belanja Daerah yang semula sebesar Rp. 784.775.337.841 berkurang sebesar Rp. (9.405.606.605) sehingga menjadi Rp. 775.369.731.236.
3. Pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan yang semula Rp.41.995.779.442 bertambah sebesar Rp. 922.713.300 menjadi Rp.42.918.492.742 dan pengeluaran pembiayaan yang semula Rp. 4.000.000.000 berkurang sebesar Rp. (1.200.000.000) menjadi Rp.2.800.000.000.

Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah terdiri atas belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya atau melebihi pagu yang ditetapkan, yang akan dimasukkan dalam Perubahan APBD berikutnya.

(-)

(-)