Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2019

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengatur tata cara dan formulasi perhitungan tarif batas atas penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi pembagian kewenangan antara Menteri dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara dalam menetapkan tarif batas atas. Ruang lingkup kegiatan yang diatur mencakup perhitungan tarif berdasarkan komponen tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi, dan biaya tambahan. Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal diwajibkan untuk memberlakukan harga jual tiket sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, termasuk tarif khusus untuk bayi dan veteran perang. Peraturan ini juga mengatur tentang pengenaan biaya tambahan dalam kondisi tertentu seperti fluktuasi harga bahan bakar dan hari raya.

• Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, dikenakan sanksi administratif.