Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2021

Qanun ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Qanun Kota Langsa ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa Tahun Anggaran 2020. Latar belakangnya adalah kewajiban Walikota untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Ketentuan Substansial:

Qanun ini menetapkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berupa laporan keuangan yang memuat:

1. Laporan Realisasi Anggaran, dengan rincian pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan SiLPA.
2. Neraca yang mencakup jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas.
3. Laporan Arus Kas yang mencakup saldo kas awal, arus kas bersih dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, transitoris, dan saldo kas akhir.
4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
5. Laporan Operasional yang mencakup pendapatan, beban, dan surplus/defisit dari operasi.
6. Laporan Ekuitas yang mencakup ekuitas awal, surplus/defisit, dampak kumulatif perubahan kebijakan, dan ekuitas akhir.
7. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Walikota berwenang menetapkan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

(-)

(-)