Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara No. 02 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara

Juga dikenal sebagai: Perda Kabupaten Halmahera Utara 02/2015 · Perda Kabupaten Halmahera Utara No. 02 Tahun 2015 · Perda Kabupaten Halmahera Utara Nomor 02 Tahun 2015

Status:
Berlaku
Tanggal Penetapan:30 Juni 2015
Badan Usaha Milik DaerahKeuangan Negara & Daerah

Informasi

TipePeraturan Daerah (Perda)
TemaPerubahan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara
LokasiPemerintah Kabupaten Halmahera Utara
Tanggal Berlaku-
Tanggal Penetapan30 Juni 2015
Tempat PenetapanTobelo

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara.

Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Utara. Latar belakang perubahan ini adalah untuk meningkatkan kesehatan dan tingkat ekonomi sosial masyarakat melalui pemasangan sambungan rumah air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang memerlukan penambahan modal bagi PDAM.

Ketentuan substansial yang diubah adalah mengenai sumber dana dan besaran dana penyertaan modal. Penyertaan modal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besaran penyertaan modal adalah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2014 dan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2015. Setiap penambahan penyertaan modal selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Selain itu, dilakukan perubahan nomor pasal terkait pelaporan pelaksanaan kemajuan pekerjaan dan penyerapan penyertaan modal daerah, yang dilaporkan secara periodik dalam laporan semester dan tahunan kepada Bupati dan DPRD.

(-)

(-)