Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.07/2014

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.07/2014 ini disusun untuk menetapkan Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah sebagai dasar perencanaan pendanaan urusan bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan pada tahun anggaran 2015. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mengoptimalkan alokasi dana yang bersumber dari APBN dan APBD guna mendukung program penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan efisien.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan dana urusan bersama. Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan lokasi dan alokasi Dana Urusan Bersama (DUB) serta besaran Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) yang harus disediakan oleh masing-masing daerah. Peraturan ini juga mengatur tentang data yang digunakan dalam perhitungan indeks, yang mencakup data fiskal dan non-fiskal daerah, serta formula perhitungan indeks tersebut.

Hak dan kewajiban subjek hukum dalam peraturan ini mencakup kewajiban daerah untuk menyediakan DDUB sesuai dengan kelompok daerah yang ditentukan berdasarkan Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah. Daerah yang termasuk dalam kelompok dengan indeks di atas rata-rata nasional diwajibkan menyediakan DDUB yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya.