Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini bertujuan untuk menyempurnakan prosedur mediasi di pengadilan sebagai bagian dari reformasi birokrasi Mahkamah Agung, guna meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan dan memperkuat fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Mediasi dianggap sebagai cara penyelesaian sengketa yang damai, efektif, dan berkeadilan.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini mengatur kewajiban bagi hakim, mediator, dan para pihak untuk mengikuti prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Mediasi wajib ditempuh sebelum proses litigasi dilanjutkan, kecuali untuk sengketa tertentu yang dikecualikan. Mediator harus memiliki sertifikat yang diakui oleh Mahkamah Agung, dan mediasi harus dilakukan dengan itikad baik. Biaya mediasi diatur dan dapat dibebankan kepada pihak yang kalah jika mediasi tidak berhasil. Proses mediasi bersifat tertutup dan dapat dilakukan melalui komunikasi jarak jauh.