Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 10 Tahun 2005

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penerbitan Surat Izin Pemborongan Pembangunan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci ini mengubah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Penerbitan Surat Izin Pemborongan Pembangunan. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menciptakan keseimbangan antara peningkatan kepentingan masyarakat dan mendorong Pendapatan Asli Daerah, serta menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan meliputi beberapa ketentuan, antara lain:

1. Definisi istilah dalam ketentuan umum, seperti definisi Daerah, Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Pejabat, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, Badan, Retribusi Perizinan tertentu, Retribusi Surat Izin Pemborongan Pembangunan, Wajib Retribusi, Masa Retribusi, dan lain-lain.
2. Subjek Retribusi Surat Izin Pemborongan Pembangunan (SIPP) adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang memperoleh hak untuk mendapatkan Surat Izin Pemborongan Pembangunan setelah memperoleh Kontrak Kegiatan.
3. Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kualifikasi dan klasifikasi perusahaan, dengan struktur tarif sebesar 0,5% dari Nilai Kontrak diluar PPN.
4. Ketentuan Penyidikan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, dengan tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

(-)

(-)