Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2021

(-)

Peraturan Perpustakaan Nasional ini bertujuan untuk mengintegrasikan data keanggotaan perpustakaan, menyederhanakan sistem keanggotaan, memperluas akses layanan, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat jejaring perpustakaan. Setiap perpustakaan di Indonesia wajib menerapkan KTA Perpustakaan berbasis NIK.

Ketentuan Substansial:

Perpustakaan yang ingin memanfaatkan Data Kependudukan harus mengajukan permohonan izin Hak Akses Data Kependudukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, Gubernur, atau Bupati/Walikota, sesuai dengan jenis perpustakaannya. Setelah memperoleh izin, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama pemanfaatan Data Kependudukan. Selanjutnya, dibentuk tim teknis untuk melaksanakan pemanfaatan data tersebut.

Setiap pemustaka berhak memperoleh KTA Perpustakaan berbasis NIK melalui proses pendaftaran. Pemustaka yang sudah memiliki KTA yang belum berbasis NIK harus mengajukan penggantian. Perpustakaan Nasional menyediakan blangko KTA Perpustakaan berbasis NIK untuk keseragaman nasional.

Pembiayaan untuk penyediaan blangko KTA dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, sedangkan pembiayaan penerapan KTA dibebankan pada anggaran perpustakaan.

1. KTA Perpustakaan yang belum berbasis NIK dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

(-)