Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong ini tidak mencabut atau mengubah peraturan daerah lain secara eksplisit.

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong ini mengatur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Latar belakangnya adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi sebagai objek retribusi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Ketentuan Substansial:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Informasi dan Komunikasi ditunjuk sebagai wajib pungut retribusi.
2. Objek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
3. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
4. Retribusi digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
5. Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp 1.946.000,- per menara per tahun, dihitung berdasarkan biaya transportasi, uang makan, ATK, dan honorarium petugas.
6. Masa retribusi adalah 1 (satu) tahun, dan retribusi terutang saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
7. Wajib retribusi wajib membayar retribusi paling lambat 30 hari kalender sejak diterimanya SKRD.

(-)

1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.