Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang No. 01 Tahun 2009

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2003-2008.

Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang Tahun 2009-2013. RPJMD ini dimaksudkan untuk menyediakan kebijakan dan program pembangunan yang lebih terarah, menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, mewujudkan komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, swasta, dan masyarakat, serta menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tujuan penyusunan RPJMD adalah untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodasi berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat, dengan visi mewujudkan Kabupaten Enrekang sebagai daerah agropolitan yang lebih maju, unggul, sejahtera, dan religius pada tahun 2013.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Daerah, RPJM Nasional dan Provinsi, serta visi dan misi Bupati terpilih. RPJMD memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 tahun dan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.

RPJMD Tahun 2009-2013 memuat visi, misi, strategi, arah pembangunan, dan program prioritas daerah. Sistematika RPJMD terdiri dari pendahuluan, tinjauan umum pembangunan daerah, visi, misi dan agenda pembangunan, strategi dan arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, program prioritas beserta indikasi kebutuhan pendanaan, dan penutup. Rincian RPJMD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD, yang meliputi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan hasil rencana pembangunan daerah. Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

1. Setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, kepala SKPD menyusun Renstra-SKPD dengan berpedoman pada RPJMD, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala SKPD. 2. RPJMD dijabarkan kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, yang meliputi : a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat pagu indikatif program/kegiatan b. Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) memuat pagu sementara program/kegiatan. c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memuat pagi defenitif program/ kegiatan. 3. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Enrekang Tahun 2009, masih tetap mengacu/berpedoman pada Renstra Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2003-2008 karena dokumen RPJMD baru tersusun kemudian.

(-)