Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya Di Provinsi Papua

Juga dikenal sebagai: UU 5/2008 · UU No. 5 Tahun 2008 · UU Nomor 5 Tahun 2008

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:4 Januari 2008Tanggal Penetapan:4 Januari 2008
Hukum Pemerintahan DaerahOtonomi & Pemerintahan Daerah

Informasi

TipeUndang-undang (UU)
TemaPembentukan Kabupaten Lanny Jaya Di Provinsi Papua
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku04 Januari 2008
Tanggal Penetapan04 Januari 2008
Tempat PenetapanJakarta

(-)

Latar Belakang dan Tujuan: Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya bertujuan untuk mempercepat perkembangan dan kemajuan Provinsi Papua, khususnya Kabupaten Jayawijaya, dengan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Hal ini didorong oleh aspirasi masyarakat dan pertimbangan geografis, ekonomi, sosial, dan politik.

Ketentuan Substansial: Kabupaten Lanny Jaya dibentuk dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya, mencakup 10 distrik. Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya memiliki kewenangan atas urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup, serta urusan pilihan yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan perangkat daerah dan pengisian keanggotaan DPRD dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Kabupaten ini berhak atas alokasi dana perimbangan dan hibah dari Kabupaten Jayawijaya dan Provinsi Papua untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

1. Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penjabat Bupati Lanny Jaya menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lanny Jaya untuk tahun anggaran berikutnya. 2. Rancangan Peraturan Bupati Lanny Jaya dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur Papua. 3. Sebelum Kabupaten Lanny Jaya menetapkan peraturan daerah dan peraturan bupati, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Jayawijaya yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya. 4. Semua Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya serta Peraturan dan Keputusan Bupati Jayawijaya yang berlaku di wilayah Kabupaten Lanny Jaya harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

(-)