Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 09 Tahun 2010

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Hiburan di Kabupaten Pesawaran. Latar belakangnya adalah Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten untuk memungut Pajak Hiburan.

Ketentuan Substansial:

1. Objek Pajak: Jasa penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran, termasuk tontonan film, pagelaran kesenian, diskotik, karaoke, sirkus, permainan bilyar, panti pijat, dan pertandingan olahraga.
2. Subjek Pajak: Orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
3. Dasar Pengenaan Pajak: Jumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
4. Tarif Pajak: Bervariasi tergantung jenis hiburan, misalnya pertunjukan film di bioskop 20%, film keliling 10%, diskotik dan karaoke 25%, panti pijat 25%, dan pertandingan olahraga 15%.
5. Wilayah Pemungutan: Di wilayah daerah tempat penyelenggaraan hiburan.
6. Masa Pajak: Jangka waktu satu bulan kalender.
7. Tata Cara Penetapan Pajak: Wajib Pajak harus mengisi dan menyampaikan SPTPD selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
8. Tata Cara Pembayaran: Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
9. Penagihan Pajak: Bupati dapat menerbitkan STPD jika pajak kurang dibayar atau terdapat kesalahan dalam SPTPD.
10. Keberatan dan Banding: Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN. Banding dapat diajukan kepada Pengadilan Pajak.
11. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan: Bupati dapat membetulkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
13. Kedaluwarsa Penagihan: Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah 5 tahun.
14. Pembukuan dan Pemeriksaan: Wajib Pajak dengan omzet tertentu wajib menyelenggarakan pembukuan. Bupati berwenang melakukan pemeriksaan.

(-)

1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang. 2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.