Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2010 ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa. Perubahan tersebut meliputi pasal 11 mengenai Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dan Prasarana, Pemerintahan Desa/Kelurahan, serta Administrasi Pembinaan Wilayah dan Pertanahan. Pasal 14 mengenai koordinasi perumusan Naskah Produk Hukum Daerah, pengkajian dan evaluasi pelaksanaan produk Hukum daerah, penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum, serta publikasi produk hukum daerah. Pasal 15 mengatur susunan Bagian Hukum dan Organisasi yang terdiri dari Sub Bagian Organisasi, Bantuan Hukum dan Penyelesaian Sengketa, serta Perundang-Undangan dan Publikasi Hukum. Pasal 18 mengenai koordinasi perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang keprotokoleran dan persandian, pemantauan dan analisis informasi umpan balik, persiapan acara kegiatan pimpinan, pengawasan dan pengendalian pelayanan informasi, pembinaan keprotokoleran, sandi dan telekomunikasi, serta koordinasi kegiatan pemerintah daerah di Propinsi Sulawesi Barat. Pasal 19 mengatur Sub bagian Protokoler, Pemberitaan dan Informasi, serta Sandi dan Telekomunikasi. Pasal 32 mengatur tugas pokok Sebagian Administrasi Kesejahteraan rakyat dalam menyelenggarakan pembinaan kesejahteraan rakyat, pelayanan keagamaan, kerukunan antar umat beragama, pembinaan sarana UKS serta analisis kebutuhan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat. Pasal 33 mengatur pengolahan dan penyiapan data pembinaan kesejahteraan rakyat, pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang peningkatan kesejahteraan rakyat, koordinasi penyusunan program pengembangan bidang kesejahteraan rakyat, serta penyelenggaraan pembinaan peningkatan pelayanan keagamaan dan pembinaan sarana kesejahteraan sekolah (UKS). Pasal 34 mengatur Sub Bagian Kesejahteraan rakyat, Pembinaan Pelayanan Keagamaan, serta Data, Evaluasi dan Monitoring.
di desktop Anda.