Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tomohon Nomor 19 Tahun 2024

Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor 19 Tahun 2024 ditetapkan sebagai tindak lanjut atas ketentuan Pasal 113 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk mengatur tata cara pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di wilayah Kota Tomohon.

Secara substansial, peraturan ini menetapkan bahwa dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB adalah pokok pajak MBLB terutang dengan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen). Pemungutan Opsen Pajak MBLB dilaksanakan bersamaan dengan pemungutan pajak MBLB. Wajib pajak diwajibkan melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB yang terintegrasi dengan pajak MBLB melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Wali Kota memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan, termasuk penagihan sanksi administratif, apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Selain itu, peraturan ini mengatur mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang mencakup Opsen Pajak MBLB, serta menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah Kota Tomohon dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam optimalisasi penerimaan pajak. Untuk menjamin akurasi data, dilakukan rekonsiliasi bulanan antara Wali Kota, bank tempat pembayaran, dan pemerintah provinsi.