Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020, yang mengatur jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI). Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menetapkan besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif PNBP hingga Rp0,00 atau 0% pada LPP RRI. Peraturan ini mengatur berbagai jenis layanan yang dikenakan PNBP, termasuk jasa penyiaran, pendidikan dan pelatihan, sertifikasi kompetensi wartawan radio, penggunaan sarana dan prasarana siaran, digitalisasi penyiaran, produksi program, dan royalti atas kekayaan intelektual produksi penyiaran. Tarif PNBP dapat ditetapkan hingga Rp0,00 atau 0% berdasarkan kondisi wilayah kerja dan pertimbangan lainnya seperti strategi bisnis dan persaingan usaha. Peraturan ini juga mengatur klasifikasi waktu siaran menjadi Prime Time dan Regular Time, serta memberikan ketentuan khusus untuk pengenaan tarif bagi masyarakat tidak mampu, mahasiswa berprestasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.