Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan.

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan angkutan penyeberangan dengan mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2012. Perubahan ini mencakup definisi baru untuk Kapal Angkutan Penyeberangan, persyaratan pelayanan angkutan, dan pengaturan penempatan kapal. Selain itu, peraturan ini menetapkan persyaratan baru untuk persetujuan pengoperasian kapal, termasuk dokumen kelaiklautan dan standar pelayanan minimal. Perusahaan angkutan penyeberangan yang baru harus memiliki kapal yang memenuhi ketentuan baru, sementara perusahaan yang sudah ada dapat melanjutkan operasi selama tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

1. Terhadap Perusahaan Angkutan Penyeberangan yang akan mengajukan persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan baru sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan, wajib memiliki kapal motor penyeberangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. 2. Terhadap Perusahaan Angkutan Penyeberangan yang telah memiliki persetujuan pengoperasian kapal sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan dan/atau melakukan perpanjangan persetujuan pengoperasian kapal dapat tetap mengoperasikan kapalnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan mengenai kapal angkutan penyeberangan.

(-)