Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 45/PMK.06/2017

Peraturan ini mencabut: (-) Peraturan ini mengubah: (-)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.06/2017 ini bertujuan untuk mengatur tata cara pemeriksaan Pejabat Lelang Kelas II. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Lelang Kelas II melalui pemeriksaan yang lebih terstruktur. Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi pembagian kewenangan antara Kepala Kantor Wilayah sebagai Pengawas Lelang dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan DJKN yang dapat melakukan pemeriksaan. Ruang lingkup kegiatan yang diatur mencakup pemeriksaan aspek kualitas dan kuantitas pelayanan lelang, serta kepatuhan administrasi dan pelaporan. Pejabat Lelang Kelas II diwajibkan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lelang, termasuk dalam hal pelaporan dan administrasi.

1. Pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap sah berdasarkan Peraturan Menteri ini. 2. Pemeriksaan yang sedang berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan di bidang lelang yang berlaku sebelum Peraturan Menteri ini.

1. Rekomendasi berupa sanksi diberikan oleh Pemeriksa dalam hal simpulan Pemeriksaan menyatakan bahwa Objek Pemeriksaan belum memenuhi kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lelang. 2. Sanksi meliputi: a. Surat Peringatan Tertulis; b. Surat Keputusan Pembebastugasan; atau c. Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.