[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","0712afe7-1c4c-46a6-bc50-140f0b789599","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":-5,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":84,"_90":84,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025","number","111","year","2025","published_date","2025-12-30","effective_date","2026-01-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak","subject_matter","Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kewenanga, tujuan, ruang lingkup dna bentuk kegiatan pengawasan, tata cara pelaksanaan pengawasan, penugasan account representative dan/atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan, contoh format dokumen dan ketentuan penutup.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak
2025
Peraturan Menteri Keuangan NO. 111, BN 2025 (1254); 31 hlm
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk pembinaan kepada wajib pajak\r\nsehubungan dengan penerapan sistem self assessment\r\nperpajakan, perlu dilakukan pengawasan terhadap\r\npemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yang\r\nbertujuan untuk mewujudkan kepatuhan wajib pajak\r\natas pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan;\r\nb. bahwa untuk lebih memberikan keadilan dan kepastian\r\nhukum mengenai pelaksanaan pengawasan kepatuhan\r\nwajib pajak, perlu mengatur ketentuan mengenai\r\npengawasan kepatuhan wajib pajak;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang\r\nPengawasan Kepatuhan Wajib Pajak; \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kewenanga, tujuan, ruang lingkup dna bentuk kegiatan pengawasan, tata cara pelaksanaan pengawasan, penugasan account representative dan/atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan, contoh format dokumen dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2026. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","Pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak yang bertujuan untuk mewujudkan kepatuhan Wajib Pajak atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pengawasan ini meliputi Wajib Pajak terdaftar, Wajib Pajak belum terdaftar, dan pengawasan wilayah. Cakupan jenis pajak yang diawasi meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penjualan, Pajak Karbon, dan pajak lainnya yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.","policy_content","Peraturan ini mengatur mengenai kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, yang bertujuan untuk mewujudkan kepatuhan Wajib Pajak. Kewenangan ini dapat dilimpahkan kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak. Pengawasan terdiri dari tiga jenis: Pengawasan Wajib Pajak terdaftar, Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar, dan Pengawasan wilayah. Pengawasan dilakukan berdasarkan penelitian atas data dan/atau informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak, dan mencakup berbagai jenis pajak. Pengawasan Wajib Pajak terdaftar meliputi pemenuhan kewajiban pelaporan tempat kegiatan usaha, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan, pelaporan Surat Pemberitahuan, pembayaran, pemotongan/pemungutan pajak, pembukuan/pencatatan, dan kewajiban perpajakan lainnya. Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar mencakup pendaftaran NPWP atau aktivasi NIK, pelaporan tempat kegiatan usaha, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan, pembayaran, pemotongan/pemungutan pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan, dan kewajiban perpajakan lainnya sejak timbulnya kewajiban perpajakan. Pengawasan wilayah berfokus pada kegiatan ekonomi dan identifikasi Wajib Pajak di setiap wilayah kerja. Bentuk kegiatan pengawasan meliputi permintaan penjelasan, pembahasan, undangan, kunjungan, imbauan, teguran, permintaan dokumen harga transfer, pengumpulan data ekonomi, penerbitan surat, dan kegiatan pendukung lainnya. Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk memberikan tanggapan, memenuhi undangan, dan memberikan kesempatan kunjungan.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=0712afe7-1c4c-46a6-bc50-140f0b789599","actionData","errors"]