Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2002

Peraturan ini mencabut: (-) Peraturan ini mengubah: (-)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional melalui penerbitan Surat Utang Negara. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban keuangan negara di masa depan dan memberikan kepastian hukum kepada pemodal. Surat Utang Negara dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat, dan terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara. Pemerintah, melalui Menteri Keuangan, memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Utang Negara setelah berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pengelolaan Surat Utang Negara meliputi penetapan strategi, penerbitan, penjualan, dan pembelian kembali sebelum jatuh tempo. Informasi mengenai kebijakan pengelolaan utang dan rencana penerbitan harus dipublikasikan secara berkala untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

1. Surat Utang atau Obligasi Negara yang telah diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka: a. program rekapitalisasi bank umum; b. pinjaman luar negeri dalam bentuk surat utang atau obligasi; c. pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang; d. pembiayaan kredit program; dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan saat jatuh tempo.

1. Setiap orang yang meniru atau memalsukan Surat Utang Negara dipidana dengan penjara 5-10 tahun dan denda Rp10.000.000.000,00-Rp20.000.000.000,00. 2. Setiap orang yang menerbitkan Surat Utang Negara tanpa dasar Undang-Undang ini dipidana dengan penjara 10-20 tahun dan denda Rp20.000.000.000,00-Rp40.000.000.000,00.