Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nias Barat Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Daerah ini menetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2023. Laporan keuangan yang menjadi bagian dari pertanggungjawaban ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan pendapatan sebesar Rp.758.915.407.209,10 dan belanja sebesar Rp.742.722.556.559,40, menghasilkan surplus sebesar Rp. 16.192.850.649,70. Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp. 39.471.889.541,00 dan pengeluaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00, dengan pembiayaan netto sebesar Rp. 38.457.592.968,49. Peraturan ini juga merinci selisih antara anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) mencatat saldo awal, penggunaan, sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa), koreksi kesalahan pembukuan, dan saldo akhir. Neraca menunjukkan jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Laporan Operasional mencatat pendapatan-LO, beban-LO, dan surplus/defisit-LO. Laporan Arus Kas mencatat saldo awal kas, arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan transitoris, serta saldo akhir kas. Laporan Perubahan Ekuitas mencatat ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan, dan ekuitas akhir. Catatan atas laporan keuangan memberikan informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Lampiran Peraturan Daerah ini berisi rincian lebih lanjut dari laporan-laporan tersebut.

(-)

(-)