Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan dan penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) guna melindungi informasi dan sistem elektronik dari risiko pencurian, modifikasi, dan pemalsuan data. Sertifikat Elektronik digunakan dalam transaksi elektronik untuk memastikan keamanan dan keandalan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Peraturan ini menetapkan pembagian kewenangan antara Penyelenggara Sertifikat Elektronik, Registration Authority, dan Pemilik Sertifikat Elektronik. Setiap pegawai BKKBN diwajibkan memiliki Sertifikat Elektronik untuk tugas kedinasan, termasuk pengiriman email dan pembuatan Naskah Dinas Elektronik. Proses penyelenggaraan Sertifikat Elektronik meliputi permohonan, penerbitan, penggunaan, pembaruan, dan pencabutan. Pemilik Sertifikat Elektronik harus menjaga keamanan kunci privat dan passphrase, serta bertanggung jawab atas penggunaan dan penyimpanan Sertifikat Elektronik.

• Setiap Pemilik Sertifikat Elektronik yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan dalam Peraturan Badan ini dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Elektronik dan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.