Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2019

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1997 Nomor 9 Seri D). 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 24 Tahun 2001 tentang Perlindungan dan Pengamanan Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 4 Seri C). 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2007 Nomor 4 Seri D). 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2007 Nomor 9 Seri D). 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2007 Nomor 10 Seri D). 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 20 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2007 Nomor 20 Seri D). 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D). 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 14 Seri D).

Peraturan Daerah ini mencabut delapan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka. Pencabutan ini dilakukan karena peraturan-peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Peraturan-peraturan yang dicabut meliputi Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka, Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Bangka, Keuangan Desa, Sumber Pendapatan Desa, Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan, Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka, dan Izin Gangguan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(-)

(-)