Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 2).

Peraturan Daerah Kota Magelang ini mengatur pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan sesuai dengan kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menggantikan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 yang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Ketentuan substansial mencakup: - **Pembagian Kewenangan:** Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Pejabat Perangkat Daerah, termasuk Sekretaris Daerah, kepala SKPKD selaku PPKD, dan kepala SKPD selaku PA. - **Ruang Lingkup Kegiatan:** Pengelolaan keuangan daerah mencakup hak dan kewajiban daerah terkait pajak, retribusi, pinjaman, penyelenggaraan urusan pemerintahan, penerimaan dan pengeluaran daerah, serta pengelolaan kekayaan daerah. - **Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:** - Kewajiban bagi Bendahara Penerimaan untuk menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari. - Kewajiban bagi setiap pejabat untuk tidak melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. - Kewajiban menyelenggarakan penatausahaan bagi PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan pihak yang menerima/menguasai uang/kekayaan daerah.

(-)

(-)