Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2012

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2012 ini disusun untuk mencapai keseragaman dan hasil optimal dalam pelayanan administrasi permohonan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Kebijakan ini bertujuan untuk membakukan dan menyeragamkan proses permohonan tersebut. Dalam peraturan ini, diatur pembagian kewenangan antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan instansi terkait lainnya dalam proses pengusulan dan pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Ruang lingkup kegiatan yang diatur meliputi pengusulan, penerimaan, dan pengajuan permohonan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan bagi prajurit, PNS Kemhan, WNI, dan WNA. Hak dan kewajiban subjek hukum termasuk kewajiban pengisian formulir dan pengajuan permohonan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.