Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 6 Tahun 2017

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Seram Bagian Timur. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan proses demokrasi dalam pelaksanaan jabatan Kepala Negeri/Negeri Administratif.

Ketentuan substansial meliputi:

1. Pengangkatan:
   • Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
   • Sebelum pelantikan, dilakukan Pengukuhan Gelar Raja berdasarkan adat istiadat dan hukum adat setempat.
   • Pelantikan dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
   • Setelah pelantikan, dilakukan serah terima jabatan.
   • Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan.
2. Pemberhentian:
   • Kepala Negeri/Negeri Administratif berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan.
   • Pemberhentian dapat terjadi karena berakhir masa jabatan, tidak dapat melaksanakan tugas, tidak memenuhi syarat, melanggar larangan, perubahan status Negeri, tidak melaksanakan kewajiban, atau dinyatakan sebagai terpidana.
   • Kepala Negeri/Negeri Administratif dapat diberhentikan sementara karena tidak melaksanakan kewajiban, melanggar larangan, menjadi terdakwa, atau ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana tertentu.
   • Pengesahan pemberhentian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Peraturan ini juga mengatur tentang pakaian dinas dan atribut Kepala Negeri/Negeri Administratif yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(-)

(-)