Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2020

(-)

Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2021. APBD terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp. 926.179.938.054,00 dan belanja daerah sebesar Rp. 961.596.691.304,00, sehingga terdapat defisit sebesar Rp. (35.416.753.250,00). Pembiayaan daerah mencakup penerimaan sebesar Rp. 81.272.349.200,00 dan pengeluaran sebesar Rp. 45.855.595.950,00, menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp. 35.416.753.250,00. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan transfer meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup dana hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah daerah lainnya, dan dana desa. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja modal mencakup belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tak terduga dialokasikan untuk belanja tak terduga. Belanja transfer meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup SILPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Uraian lebih lanjut mengenai APBD tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran IX Peraturan Daerah ini. Bupati menetapkan penjabaran APBD dalam bentuk Peraturan Bupati sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

(-)

(-)